Post Views: 149

Pencairan tunjangan sertifikasi guru (TPG) Triwulan 4 2025 jadi kabar yang paling ditunggu di akhir tahun ini. Banyak guru menantikan waktu pencairan ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pemerintah telah menyiapkan jadwal resmi serta mekanisme baru yang lebih efisien. Dengan perubahan ini, proses pencairan diharapkan lebih cepat dan tanpa hambatan.

Sobat Mada tentu memahami betapa pentingnya tunjangan sertifikasi ini bagi kesejahteraan guru. Tunjangan sertifikasi guru ini bukan hanya bentuk penghargaan, tetapi juga dorongan semangat untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan sistem baru yang diterapkan, harapannya pencairan bisa lebih tepat waktu.

Artikel ini akan mengulas dari sisi regulasi hingga langkah-langkah praktis agar Sobat Mada siap menerima hak dengan lancar. Yuk, mulai dari pengertian dasarnya dulu.

Apa itu Tunjangan Sertifikasi Guru (TPG)?

Tunjangan sertifikasi guru atau TPG adalah insentif finansial bagi guru bersertifikat pendidik. Pemerintah memberikan tunjangan ini sebagai bentuk penghargaan atas profesionalitas dan dedikasi guru. Setiap guru yang telah lolos sertifikasi berhak mendapatkan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuannya sederhana, agar guru semakin bersemangat dalam menjalankan tugas dan meningkatkan mutu pembelajaran.

TPG dibayarkan secara berkala setiap triwulan, artinya guru akan menerima empat kali dalam satu tahun. Mekanisme ini sudah berjalan beberapa tahun dan terus diperbaiki setiap periode. Pemerintah berupaya memastikan dana benar-benar diterima oleh guru yang berhak. Oleh karena itu, validasi data dan ketepatan administrasi menjadi hal penting dalam proses ini.

Perubahan Mekanisme Pencairan Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi tahun penting karena pemerintah memperbarui sistem pencairan tunjangan sertifikasi guru. Kini, pencairan dilakukan langsung dari pusat ke rekening penerima tanpa melalui pemerintah daerah. Sistem ini diklaim lebih cepat, transparan, dan minim kesalahan administrasi. Sobat Mada tidak perlu lagi menunggu proses panjang di tingkat daerah. Semua verifikasi dilakukan secara digital melalui Dapodik dan Info GTK.

Namun, agar proses ini berjalan lancar, data Sobat Mada harus lengkap dan akurat. Data yang tidak sinkron dapat menyebabkan keterlambatan pencairan. Pemerintah juga mengimbau setiap guru untuk rutin memperbarui datanya. Dengan sistem ini, guru dapat lebih mudah memantau status pencairan tanpa harus datang ke dinas. Ini menjadi langkah maju dalam upaya mengefisienkan pelayanan pendidikan.

Jadwal Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan 4 2025

Pemerintah telah menetapkan bahwa pencairan tunjangan sertifikasi guru Triwulan 4 tahun 2025 dijadwalkan pada bulan November. Pencairan ini mencakup periode Oktober, November, dan Desember. Guru yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi akan menerima dana sesuai jadwal tersebut. Meski tanggal pasti belum disebutkan, sebagian laporan menyebutkan pencairan akan dimulai di awal bulan.

Biasanya, pencairan berlangsung secara bertahap berdasarkan wilayah dan jenis guru. Guru ASN daerah, PPPK, dan non-ASN bisa saja menerima di waktu berbeda. Oleh sebab itu, penting bagi Sobat Mada untuk tidak panik bila dana belum masuk di awal bulan. Yang terpenting adalah memastikan seluruh syarat sudah terpenuhi dan data tervalidasi dengan baik. Bila semua berjalan lancar, dana biasanya langsung masuk ke rekening masing-masing guru.

Jenis Guru yang Berhak Menerima

Ada dua kategori utama guru yang berhak menerima tunjangan sertifikasi. Pertama, guru ASN daerah (ASND) yang telah memenuhi beban kerja sesuai aturan. Kedua, guru non-ASN atau guru honorer yang juga telah memiliki sertifikat pendidik. Berikut ini penjelasannya.

1. Guru ASN Daerah (ASND)

Guru ASN daerah adalah pendidik yang sudah berstatus pegawai negeri di bawah pemerintah daerah. Mereka berhak menerima tunjangan sertifikasi sesuai besaran gaji pokok dan jabatan fungsional yang diemban. Pemerintah memberikan tunjangan ini sebagai bentuk penghargaan atas profesionalitas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Untuk bisa menerima tunjangan, guru ASN harus memenuhi beban kerja minimal 24 jam tatap muka per minggu. Selain itu, semua data pribadi dan kepegawaian harus terdaftar di sistem Dapodik dan Info GTK. Proses verifikasi dilakukan setiap triwulan untuk memastikan keabsahan data dan kehadiran aktif guru di sekolah. Bila ada ketidaksesuaian, tunjangan dapat ditunda hingga data diperbaiki.

2. Guru Non-ASN (Honorer)

Guru non-ASN atau guru honorer juga memiliki hak menerima tunjangan sertifikasi asalkan sudah memiliki sertifikat pendidik. Berbeda dengan guru ASN, besaran tunjangan bagi guru honorer bersifat tetap sesuai aturan dari pemerintah pusat. Tujuan kebijakan ini adalah memberikan keadilan bagi para pendidik non-PNS agar tetap termotivasi meningkatkan mutu pendidikan.

Pemerintah juga menyiapkan skema inpassing untuk menyetarakan penghasilan guru honorer dengan guru ASN berdasarkan masa kerja dan kualifikasi. Proses verifikasi dilakukan secara ketat agar tunjangan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Semua ini menunjukkan komitmen negara untuk menyejahterakan seluruh tenaga pendidik tanpa memandang status kepegawaian.

3. Guru dengan Jabatan Fungsional Khusus

Selain dua kategori utama di atas, ada juga guru dengan jabatan khusus seperti kepala sekolah, pengawas, atau guru yang diberi tugas tambahan. Mereka tetap berhak menerima tunjangan selama memenuhi syarat beban kerja dan memiliki sertifikat pendidik. Dalam beberapa kasus, tunjangan disesuaikan dengan posisi dan tanggung jawab tambahan yang diemban.

Pemerintah memastikan agar pemberian tunjangan tidak mengurangi hak guru lain dan tetap proporsional. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menghindari penyimpangan dan memastikan keadilan dalam distribusi dana sertifikasi.

Syarat Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru

Agar pencairan berjalan lancar dan tanpa hambatan, Sobat Mada perlu memahami beberapa persyaratan penting. Setiap poin berikut wajib dipenuhi agar dana dapat segera dicairkan sesuai jadwal triwulan. Berikut ini rinciannya:

1. Memiliki Sertifikat Pendidik yang Sah

Sertifikat pendidik adalah bukti resmi bahwa seorang guru telah memenuhi standar profesional dalam mengajar. Dokumen ini wajib dimiliki oleh semua guru penerima tunjangan. Tanpa sertifikat, data guru tidak akan diverifikasi di sistem dan pencairan otomatis tertunda. Pastikan sertifikat sudah terdaftar di Dapodik dan valid di Info GTK.

2. Data Valid di Dapodik dan Info GTK

Semua data guru, mulai dari NUPTK, mapel yang diampu, hingga status kepegawaian harus sesuai antara Dapodik dan Info GTK. Ketidaksesuaian data menjadi penyebab utama keterlambatan pencairan. Sobat Mada perlu rutin memeriksa dashboard Info GTK setiap triwulan untuk memastikan data linier dan aktif.

3. Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP)

SKTP menjadi dasar hukum pencairan tunjangan. Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan setelah semua data guru dinyatakan valid. Tanpa SKTP, proses pencairan tidak dapat dilakukan oleh dinas pendidikan maupun bank penyalur. Karena itu, pastikan SKTP Sobat Mada sudah terbit dan tersimpan dengan baik.

4. Memenuhi Beban Mengajar Minimal

Beban mengajar minimal yang disyaratkan pemerintah adalah 24 jam tatap muka per minggu bagi guru aktif. Untuk guru dengan jabatan tambahan, seperti kepala sekolah, ada penyesuaian sesuai regulasi. Ketidakterpenuhinya beban jam ini dapat menyebabkan tunjangan ditunda atau tidak dibayarkan.

5. Nilai Kinerja Minimal “Baik”

Penilaian kinerja menjadi aspek penting dalam evaluasi guru. Hasil penilaian harus minimal berada pada kategori “Baik”. Jika nilai di bawah standar, guru berisiko tidak menerima tunjangan di periode berikutnya. Penilaian ini mencakup kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemampuan profesional di kelas.

6. Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap Lain

Guru yang memiliki pekerjaan tetap di luar lembaga pendidikan tempatnya mengajar tidak berhak menerima tunjangan. Kebijakan ini dibuat agar fokus dan dedikasi guru tetap terjaga pada dunia pendidikan. Pemerintah ingin memastikan bahwa penerima tunjangan benar-benar aktif sebagai tenaga pendidik.

7. Rekening Bank Aktif dan Atas Nama Pribadi

Nah, rekening bank yang digunakan untuk pencairan harus aktif dan sesuai dengan nama guru penerima. Rekening yang tidak aktif, ganda, atau tidak sesuai nama dapat menghambat proses penyaluran. Sobat Mada disarankan untuk rutin memeriksa status rekening agar tidak terjadi kendala administrasi.

Besaran Tunjangan Berdasarkan Status Guru

Besaran tunjangan sertifikasi guru bervariasi tergantung pada status kepegawaian. Untuk guru ASN daerah, jumlahnya setara dengan satu kali gaji pokok per bulan. Artinya, bila gaji pokok Rp5 juta, maka total tunjangan setahun mencapai Rp60 juta. Sementara bagi guru non-ASN, pemerintah menetapkan jumlah tetap sekitar Rp2 juta per bulan atau Rp24 juta per tahun. Jika guru non-ASN sudah inpassing, maka besarannya mengikuti gaji inpassing yang disetujui.

Pemerintah ingin memastikan agar setiap guru mendapatkan hak secara proporsional. Sistem inpassing ini juga menjadi cara menghargai dedikasi guru honorer. Dengan adanya TPG, guru diharapkan lebih fokus mengajar tanpa terlalu khawatir dengan kondisi ekonomi. Selain itu, tunjangan ini juga menjadi motivasi untuk terus memperbarui kemampuan dan profesionalitas. Ke depan, pemerintah akan terus memperbaiki sistem agar lebih adil dan efisien.

Langkah-langkah Memastikan Pencairan Lancar

Agar pencairan tidak tersendat, Sobat Mada perlu memperhatikan beberapa langkah penting. Pertama, selalu periksa data diri di Dapodik dan Info GTK secara berkala. Kedua, pastikan semua informasi sudah benar, terutama NRG dan rekening bank. Ketiga, perbarui data jika ada perubahan status atau tempat mengajar. Keempat, pantau status penerbitan SKTP agar tidak terlambat. Kelima, simpan dokumen penting seperti bukti SKTP dan surat verifikasi.

Selain itu, Sobat Mada disarankan untuk aktif mengikuti pengumuman resmi dari Kemendikbud atau dinas pendidikan daerah. Cek rekening secara berkala di bulan November agar tidak terlewat saat dana masuk. Jika ada kendala, segera hubungi operator sekolah atau dinas pendidikan setempat. Langkah sederhana ini akan menghindarkan Sobat Mada dari masalah administrasi yang tidak perlu. Semakin cepat dicek, semakin cepat masalah bisa diselesaikan.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Tunjangan Belum Cair

Kadang, pencairan bisa tertunda meskipun semua syarat sudah dipenuhi. Jika hal ini terjadi, Sobat Mada tidak perlu panik. Langkah pertama adalah memeriksa kembali status SKTP dan data di Info GTK. Pastikan tidak ada data yang belum diperbarui. Langkah kedua, konfirmasi ke dinas pendidikan setempat untuk memastikan apakah dana sudah disalurkan dari pusat. Kadang, penundaan terjadi di tingkat administrasi daerah.

Langkah ketiga, cek rekening bank apakah ada kendala teknis atau kesalahan data. Bila semua sudah sesuai, Sobat Mada bisa meminta klarifikasi resmi secara tertulis ke dinas terkait. Selain itu, bergabung dalam komunitas guru juga bisa membantu menemukan solusi cepat. Biasanya, informasi terbaru soal pencairan beredar lebih cepat melalui jaringan guru. Dengan langkah ini, Sobat Mada bisa tetap tenang sambil menunggu dana cair.

Waktu Ideal Mengecek Status Pencairan

Waktu terbaik untuk memantau pencairan TPG adalah sejak awal November 2025. Biasanya pencairan dilakukan secara bertahap dalam empat minggu. Pada minggu pertama, Sobat Mada bisa memeriksa SKTP dan status data. Minggu kedua, periksa rekening bank apakah sudah ada transaksi masuk. Jika belum ada perubahan hingga minggu ketiga, segera konfirmasi ke dinas pendidikan. Jangan menunggu sampai akhir bulan untuk bertindak.

Dengan cara ini, proses pemantauan jadi lebih teratur dan efisien. Sobat Mada juga bisa menghindari keterlambatan akibat kesalahan kecil. Pemerintah menegaskan bahwa keterlambatan biasanya disebabkan data tidak valid atau rekening bermasalah. Oleh karena itu, pastikan semua hal administratif disiapkan jauh-jauh hari. Dengan langkah ini, pencairan TPG bisa berjalan lancar tanpa stres.

Regulasi dan Dasar Hukum TPG

Pencairan TPG memiliki dasar hukum yang kuat dari berbagai regulasi. Salah satunya adalah Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi Guru. Regulasi ini mengatur detail mekanisme, syarat, dan tata cara pencairan. Selain itu, ada juga PP Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur kaitan TPG dengan tunjangan lain seperti THR dan gaji ke-13. Kedua regulasi ini menjadi pedoman utama dalam proses pencairan tahun ini.

Selain itu, Permendiknas Nomor 11 Tahun 2025 juga mengatur kewajiban guru wali kelas sebagai syarat administratif. Aturan ini berlaku khusus untuk Triwulan 3 dan 4. Dengan dasar hukum yang jelas, pencairan TPG lebih terjamin dan transparan. Guru juga memiliki pegangan yang kuat untuk mengajukan haknya.